Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia adalah sebuah mandat konstitusional yang sakral, pilar utama demokrasi yang menopang legitimasi kepemimpinan di negara kepulauan terbesar di dunia. Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL) adalah harga mati yang harus dijunjung tinggi. Namun, di balik perayaan demokrasi yang megah, ada tantangan sistemik yang mengancam prinsip-prinsip tersebut.
Bayangkan, anggaran Pemilu 2024 mencapai lebih dari Rp 76 triliun, sebuah angka fantastis yang menjadikannya salah satu pemilu termahal di dunia. Biaya raksasa ini belum termasuk masalah logistik yang luar biasa kompleks, potensi kecurangan, dan yang paling krusial, krisis kepercayaan publik yang fluktuatif. Setiap kali pemilu usai, ruang publik kita sering kali dipenuhi narasi ketidakpercayaan dan tuduhan kecurangan yang berujung pada sengketa berkepanjangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Tantangan-tantangan ini secara langsung menghambat pencapaian SDG 16, yaitu mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh di Indonesia.
Pemerintah bukannya diam. Langkah awal digitalisasi seperti e-KTP dan Sistem Penghitungan Suara (Situng) KPU telah menjadi langkah awal yang baik. Namun, upaya ini terasa seperti menempelkan plester pada luka yang dalam. Alih-alih menjadi solusi, pendekatan parsial ini justru memunculkan masalah baru.
Melihat kebuntuan ini, kami, tim mahasiswa dari Universitas Komputer Indonesia, mengajukan sebuah gagasan futuristik yang berani: sebuah ekosistem e-voting terpadu yang dibangun di atas tiga pilar teknologi canggih: Blockchain, Kecerdasan Buatan (AI), dan Platform Partisipasi Digital. Ini bukan sekadar perbaikan, melainkan sebuah lompatan paradigma untuk mentransformasi wajah demokrasi Indonesia secara fundamental.
Paradoks Digitalisasi: Belajar dari Kegagalan “Setengah Hati”
Gagasan kami lahir dari sebuah ironi di tengah derasnya arus digitalisasi global. Masyarakat kini menuntut layanan publik yang cepat, akuntabel, dan transparan (e-governance). Namun, pilar demokrasi kita justru mengalami paradoks. Implementasi e-rekap melalui Situng pada Pemilu 2019 adalah contoh nyata kegagalan adopsi teknologi yang parsial.
Niatnya baik, yaitu mempermudah dan mempercepat rekapitulasi. Namun, dalam praktiknya, Situng terbukti belum mampu menggantikan sistem rekapitulasi suara berjenjang manual yang menjadi acuan final. Mengapa? Beberapa kendala utamanya adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM) di tingkat lapangan, kesenjangan infrastruktur digital yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta belum adanya kesepakatan politik yang solid untuk mempercayai sistem digital secara penuh.
Akibatnya fatal. Situng hanya berfungsi sebagai data pembanding, menciptakan dualisme data yang justru menimbulkan kebingungan dan potensi konflik baru. Negara pun harus menjalankan dua sistem (manual dan digital) secara paralel, sebuah inefisiensi anggaran yang luar biasa. Lebih parah lagi, kasus “salah input data” yang marak terjadi karena human error pada Situng justru memperpanjang ketidakpastian dan membuka celah bagi disinformasi yang menggerus kepercayaan publik secara drastis. Kegagalan inilah yang menjadi pemicu utama gagasan kami. Indonesia tidak butuh lagi solusi “setengah hati”; kita butuh sebuah sistem yang dari dasarnya sudah dirancang untuk aman, transparan, dan terpercaya.
Tawaran Solusi: Arsitektur Ekosistem E-Voting Terpadu
Kami menawarkan sebuah ekosistem, bukan sekadar aplikasi. Sebuah arsitektur konseptual di mana tiga pilar teknologi saling memperkuat untuk menciptakan pemilu yang aman dan dapat dipercaya, dengan tingkat transparansi yang belum pernah ada sebelumnya.
Pilar 1: Fondasi Blockchain – Benteng Keamanan dan Integritas Data
Pilar pertama dan paling mendasar dari sistem kami adalah teknologi blockchain, yang berfungsi sebagai tulang punggung transparansi dan keamanan. Anggaplah blockchain sebagai sebuah buku besar digital yang terdesentralisasi. Artinya, data tidak disimpan di satu server pusat yang rentan diserang, melainkan didistribusikan ke banyak komputer dalam jaringan. Setiap suara yang masuk dicatat dalam “blok” yang terhubung dan terkunci secara kriptografis, sehingga tidak dapat diubah atau dimanipulasi.
Setiap blok yang ditambahkan akan memperkuat validitas blok sebelumnya. Ini menciptakan sebuah catatan abadi (immutable ledger). Dengan fondasi ini, transparansi bukan lagi sekadar janji, melainkan realitas matematis. Selain itu, kami akan memanfaatkan.
Smart Contracts, yaitu program komputer yang berjalan di atas blockchain untuk mengotomatisasi proses verifikasi dan rekapitulasi sesuai aturan yang telah ditetapkan, mengurangi intervensi manusia dan potensi kecurangan.
Pilar 2: Mesin AI – Sang Penjaga Cerdas dan Proaktif
Di atas fondasi blockchain yang kokoh, berdirilah pilar kedua: Mesin Kecerdasan Buatan (AI) yang proaktif. AI di sini menjadikan solusi kami benar-benar futuristik, dengan dua tugas utama:
- Validasi Pemilih yang Akurat: Sebelum memilih, sistem akan memverifikasi identitas pemilih menggunakan teknologi Computer Vision dengan Convolutional Neural Networks (CNN). CNN adalah model AI canggih yang mampu mengenali pola kompleks dalam gambar, sehingga ideal untuk verifikasi biometrik (seperti wajah atau sidik jari) dengan tingkat akurasi tinggi. Ini memastikan hanya pemilih sah dan terverifikasi yang bisa memberikan suara, satu orang satu suara.
- Deteksi Kecurangan Real-Time: AI tidak pernah tidur. Kami mengusulkan penggunaan model Machine Learning seperti Isolation Forest untuk terus-menerus menganalisis pola data pemungutan suara yang masuk ke blockchain secara real-time. Algoritma ini sangat efektif dalam mendeteksi anomali atau data pencilan. Jika ada pola tidak wajar—misalnya, lonjakan suara masif dalam waktu singkat di satu TPS—sistem akan langsung menandainya untuk investigasi lebih lanjut. Kami juga menjajaki penggunaan
Pilar 3: Platform Partisipasi Digital – Membawa Demokrasi ke Ujung Jari
Pilar ketiga adalah jembatan yang menghubungkan teknologi canggih ini dengan masyarakat: Platform Partisipasi Digital. Ini adalah antarmuka (bisa berupa aplikasi atau situs web) yang dirancang agar ramah pengguna, aman, dan mudah diakses oleh semua kalangan. Melalui platform ini, warga negara, di mana pun mereka berada—termasuk diaspora di luar negeri dan generasi muda—dapat menyalurkan hak suaranya dengan mudah, meruntuhkan hambatan geografis dan logistik.
Lebih dari itu, platform ini adalah wujud nyata transparansi. Di dalamnya terdapat dasbor pemantauan real-time yang datanya ditarik langsung dari blockchain, memungkinkan publik, media, dan para pemangku kepentingan untuk melakukan audit publik secara langsung. Masyarakat tidak lagi menjadi penonton pasif, melainkan pengawas aktif jalannya demokrasi.
Mewujudkan Gagasan: Kolaborasi dan Peta Jalan yang Jelas
Mewujudkan gagasan besar ini tentu membutuhkan kerja sama dari banyak pihak. Kami telah memetakan beberapa pemangku kepentingan utama:
- Komisi Pemilihan Umum (KPU): Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU memiliki peran sentral dalam merancang, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan e-voting. Pengalaman KPU dalam melakukan uji coba e-voting pada pemilihan kepala desa di beberapa daerah menjadi modal awal yang berharga untuk adopsi teknologi ini di masa depan.
- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN): BSSN akan bertindak sebagai penjaga gerbang keamanan siber. Peran mereka mencakup pengawasan terhadap potensi ancaman, perlindungan infrastruktur digital pemilu, serta menjamin kerahasiaan dan integritas data pemilih dan hasil pemilu.
- Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi): Komdigi bertanggung jawab menyediakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan, termasuk jaringan internet yang andal dan aman di seluruh Indonesia. Selain itu, mereka juga berperan penting dalam edukasi publik dan peningkatan literasi digital masyarakat agar dapat berpartisipasi secara efektif.
- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN): BRIN menjadi motor penggerak dari sisi penelitian dan pengembangan teknologi pendukung seperti blockchain dan AI. BRIN telah mengembangkan prototipe aplikasi e-voting dan bekerja sama dengan KPU untuk menguji kelayakan serta efektivitas teknologi tersebut dalam konteks pemilu di Indonesia.
- Pemerintah Daerah: Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Pemda berperan dalam mendukung implementasi di wilayah masing-masing, mulai dari penyediaan fasilitas, pelatihan petugas, hingga sosialisasi kepada masyarakat lokal.
- Masyarakat dan Pemilih: Pada akhirnya, keberhasilan sistem ini bergantung pada masyarakat. Partisipasi aktif, pemahaman terhadap teknologi yang digunakan, dan kepercayaan terhadap sistem e-voting menjadi sangat penting untuk legitimasi hasil pemilu.
Gagasan ini bukan sekadar mimpi. Kami telah menyusun peta jalan implementasi strategis selama 8 tahun;
- Tahun 1: Riset mendalam dan studi kelayakan regulasi.
- Tahun 2: Perancangan arsitektur detail dan pengembangan prototipe awal.
- Tahun 3: Pengujian internal dan validasi prototipe secara ketat.
- Tahun 4-5: Sosialisasi dan pelibatan intensif dengan semua pemangku kepentingan untuk membangun dukungan dan mendapatkan masukan berharga.
- Tahun 6: Implementasi pilot project dalam skala kecil, misalnya pemilihan tingkat komunitas, untuk pengujian di kondisi nyata.
- Tahun 7: Evaluasi komprehensif dari hasil pilot project dan penyempurnaan sistem.
- Tahun 8: Persiapan akhir untuk implementasi skala nasional, mencakup finalisasi regulasi, teknis, dan sosialisasi massal.
Visi untuk Bangsa: Demokrasi yang Efisien, Akuntabel, dan Dipercaya
Integrasi blockchain, AI, dan platform digital bukan lagi fiksi ilmiah. Ini adalah solusi konkret untuk masalah-masalah kronis yang dihadapi pemilu Indonesia. Dampak positifnya jelas: memperkuat kepercayaan publik dengan data yang dapat diverifikasi oleh siapa pun , mengurangi risiko kecurangan secara drastis , mendorong partisipasi pemilih muda dan diaspora , dan menurunkan biaya operasional pemilu secara signifikan.
Pada akhirnya, ini adalah tentang membangun sistem pemilu yang tidak hanya mencerminkan mandat konstitusional, tetapi juga semangat zaman. Sebuah sistem di mana kedaulatan rakyat benar-benar terjaga oleh teknologi yang aman, transparan, dan dapat dipercaya oleh semua.
Daftar Pustaka
Asfia, Hilyatul. 2023. “Peran E-Voting Dalam Mendobrak Batasan Tradisional Sebagai Upaya Menyongsong Pemilu Modern.” Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Dinamika Dan Tantangan Pemilu 2024 218–29.
Kustiasih, Rini, and Dian Dewi Purnamasari. 2022. “Anggaran Pemilu 2024 Tetap Rp 76,6 Triliun.” Kompas.Id. Retrieved June 25, 2025.
Natanegara, Amira Husna. 2023. “Mungkinkah Perdesaan Kejar Kesenjangan Dengan Perkotaan?” Cnbcindonesia.Com. Retrieved June 26, 2025.
Ruslianto. 2021. “PENERAPAN E-VOTING DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA: GAGASAN, PERMASALAHAN, DAN SOLUSINYA (PART 1) #OPINI.” Kota-Tegal.Kpu.Go.Id.
Soekarwo. 2021. “Partisipasi Politik Dan Digitalisasi Pemilu Di Indonesia.” Wantimpres.Go.Id.
Wang, H., Y. Lin, and L. Xiong. 2020. “AI for Election Security: Detecting Irregular Voting Patterns with Machine Learning.” Pp. 7802–9 in Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. Vol. 34.
Wiguna, Dewa. 2019. “KPU: Kesalahan Data Situng Karena ‘Human Error’ Bukan Kesengajaan.” Antaranews.Com. Retrieved June 25, 2025.
Willia Saputra, Beni, and Bahder Johan Nasution. 2021. “Tindak Lanjut Terhadap Penerapan Elektronik Voting Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.” Limbago: Journal of Constitutional Law 1(2):212–32.
Zhao, Z., T. H. Chan, B. Lo, and C. Wu. 2019. “A Blockchain-Based Voting System.” IEEE Access 7:115123–36.