PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BANDUNG

Pesatnya perkembangan atau penggunaan teknologi informasi juga dirasakan bagi sektor pemerintahan. Pemerintahan di Indonesia ini langsung memanfaatkan teknologi modern untuk menunjang dan meningkatkan pelayanan publik. Suatu pemerintahan tentu menginginkan pelayanan yang baik bagi masyarakatnya sehingga terciptanya pemerintahan yang baik. Untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang baik tentu harus di dukung dengan adanya sumber daya teknologi yang baik juga.
Pada perkembangan Teknologi Informasi saat ini, memberikan pengaruh yang detail terhadap kehidupan masyarakat. Dalam
pelayanan publik ini juga bisa dilakukan dengan cepat dan tepat. Hal ini juga
tidak lepas dari peran media internet yang mampu memberikan suatu pelayanan yang cepat secara langsung kepada masyarakat sebagai sarana pendukung, terutama dibidang teknologi dan informasi pada media website tersebut. Sunaryo, A., & Rosidi, I. (2020). NO2
Konsep elektronik government dapat dimaknai sebagai pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung dan menciptakan pelayanan publik pemerintah yang efektif dan efisien. Selain itu elektronik government juga dapat memberikan layanan yang memiliki sifat transparansi kepada publik. Penerapan elektronik government di sektor pemerintahan ini mempunyai peran yang sangat penting untuk menciptakan pelayanan yang baik kepada publik sehingga terciptanya pemerintahan yang baik contohnya ialah pemerintah Kota Bandung mempublikasikan transparansi anggaran daerah dengan cara menampilkannya pada laman website bandung.go.id. Pemanfaatan e-government diharapkan dapat meningkatkan produktifitas dan efisiensi dari proses birokrasi dan mendukung proses pertumbuhan ekonomi. Konsep dari e-government sendiri merupakan tahapan untuk memperbaiki interaksi antara pemerintah dan masyarakat (Government to Citizen), pemerintah dan pemerintah bisnis (Government to Business Enterprise), dan hubungan antar pemerintah (Inter Agency Relationship). Peningkatan penggunaan e-government menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan lingkungan birokrasi yang lebih terbuka, lebih bersih, dan lebih akuntable (Pratiwi, Hemy dwi, dkk. 2020 : 4117) (NO.2)
Semua badan Pemerintah contohnya Pemerintah Kota Bandung berkewajiban publik berkewajiban untuk menyediakan pelayanan publik informasi, diantaranya melalui media website sebagai akses informasi yang terbuka kepada seluruh masyarakat, Budhirianto, S. (2018).
Namun, seringkali masih terdapat kendala-kendala dalam memberikan pelayanan publik yang baik, seperti ketidaktransparan, lambatnya proses, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.
Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Teknologi informasi juga dapat mempermudah proses pengambilan keputusan dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan pelayanan publik.
Pada dasarnya elektronik government bisa diartikan sebagai sebuah layanan berbentuk aplikasi berbasis komputer dengan penggunaan akses internet yang dimanfaatkan untuk menjalin komunikasi dan memberikan informasi pemerintahan kepada masyarakatnya. Elektronik government yang dapat diartikan untuk teknologi informasi dalam media wesite oleh pemerintah dapat membantu pemerintah/dan atau pemerintahan untuk mengubah suatu hubungan yaitu dengan komunitas (masyarakat) pada dasarnya, e-government yaitu penggunaan dan/atau pemakaian Internet untuk menjalankan dan menyediakan pelayanan publik, pemerintah, dan yang jauh lebih baik dan komunitas (masyarakat) yang berorientasi dalam layanan. (Indrajit, 2006).
Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan berbagai cara, di antaranya:
1)Meingkatkan efisiensi: Teknologi informasi dapat digunakan untuk mempercepat dan memudahkan proses administrasi pelayanan publik, sehingga waktu yang diperlukan dalam memberikan pelayanan dapat dipercepat dan mengurangi biaya oprasional.
2)Meningkatkan transparasansi: Sistem informasi publik yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait kebijakan dan program pemerintah. Dengan adanya akses terbuka terhadap informasi ini, masyarakat dapat memonitor pengelolaan pelayanan publik secara lebih baik dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah.
3)Meningkatkan partisipasi masyarakat: Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan oleh pemerintah.
4)Meningkatkan kualitas layanan: Teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat, seperti sistem pelayanan online yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh layanan publik dengan mudah dan cepat.
Konsep asli elektronik government yaitu aplikasi transformatif dari teknologi informasi. Banyak pengalaman yang di rasakan oleh organisasi pelayanan dalam penerapan sistem elektronik. Hal terpenting yang bisa kami rasakan merupakan pengelolaan dilakukan secara efisien dan efektif. Dalam pemerintahan, yaitu dampak penerapan sistem elektronik dapat menciptakan secara terbuka atau transparansi sebagai penyedia pelayanan terhadap masyarakat. Kajian teoritis antara penerapan teknologi dan good government menyimpulkan bahwa e-government mendorong pelayanan terwujudnya good government yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel (akuntabilitas).
Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.
Teknologi informasi telah memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di Kota Bandung. Beberapa contoh implementasi teknologi informasi di Kota Bandung antara lain:
a)Aplikasi Layanan Pengaduan Online: Masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan keluhan dan pengaduan melalui aplikasi ini. Hal ini memudahkan pemerintah dalam menindaklanjuti pengaduan dan meningkatkan kepuasan masyarakat.
b)Sistem Informasi Manajemen: Sistem ini membantu dalam pengelolaan data dan informasi secara efisien, sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat dan akurat.
c)Portal Pelayanan Publik: Portal ini menyediakan berbagai layanan publik secara online, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dan layanan tanpa harus datang ke kantor pemerintahan.
Tantangan dalam Implementasi Teknologi Informasi. Implementasi teknologi informasi di sektor pelayanan publik tidak tanpa tantangan. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:
1)Infrastruktur Teknologi yang Belum Merata: Masih terdapat beberapa wilayah di Kota Bandung yang belum memiliki akses internet yang memadai, sehingga menghambat implementasi teknologi informasi.
2)Kendala SDM: Tidak semua pegawai pemerintah memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup dalam menggunakan teknologi informasi.
3)Keamanan Data: Perlindungan data pribadi masyarakat menjadi salah satu isu penting yang perlu diperhatikan dalam implementasi teknologi informasi.
Dampak Implementasi Teknologi Informasi terhadap Kepuasan Masyarakat.
Penerapan teknologi informasi di sektor pelayanan publik di Kota Bandung telah memberikan dampak positif terhadap kepuasan masyarakat. Masyarakat merasa lebih puas dengan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Selain itu, akses informasi yang lebih mudah juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah.



41720004 — MOCHAMAD RIZKY SATRIA MUKTI

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Komputer Indonesia