Digitalisasi hari ini bukan lagi sebuah pilihan yang bisa dinegosiasikan, melainkan sebuah arus utama yang menggulung hampir seluruh lini kehidupan modern. Di Kota Bandung, sebuah kota yang kerap digelorakan sebagai salah satu pionir smart city di Indonesia, transformasi digital bergerak dengan sangat masif. Layanan publik bermutasi dari loket-loket fisik yang penuh antrean menjadi ikon-ikon kecil di layar ponsel pintar. Namun, di balik gemerlap infografis indeks kebahagiaan kota dan aplikasi pelayanan publik yang berjejer rapi di toko aplikasi, ada satu pertanyaan krusial yang sering kali luput dari meja seminar para pembuat kebijakan: bagaimana inovasi digital ini benar-benar dihidupi, dimaknai, dan diterima oleh mereka yang berada di garis kemiskinan? Melalui proposal Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PKM) bidang Riset Sosial Humaniora (RSH) yang bertajuk “TARA DIGITAL: Fenomenologi Penerimaan Keluarga Prasejahtera terhadap Platform SAKINA di Kota Bandung”, sebuah kelompok peneliti muda mencoba membedah realitas tersebut. Mereka tidak sekadar melihat angka statistik unduhan atau metrik kepuasan pengguna yang artifisial, melainkan melangkah jauh ke dalam untuk menyelami lubang terdalam dari kesadaran manusia, yaitu pengalaman hidup yang senyatanya (lived experience) dari keluarga prasejahtera saat mereka dipaksa berhadapan dengan sebuah platform kesejahteraan keluarga bernama SAKINA.

Sebelum masuk ke dalam isi kepala dan dinamika psikologis para informan, kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana platform SAKINA itu beroperasi di tengah masyarakat. SAKINA dirancang sebagai sebuah aplikasi intervensi sosial oleh pemerintah setempat yang bertujuan untuk memberdayakan unit sosial terkecil, yaitu keluarga. Aplikasi ini mengintegrasikan berbagai pilar penting, mulai dari ketahanan ekonomi melalui pelatihan UMKM mikro, edukasi parenting untuk menekan angka stunting, hingga pintu gerbang akses bantuan sosial yang lebih transparan. Di atas kertas, SAKINA adalah solusi mutakhir yang nyaris tanpa celah karena menjanjikan pemangkasan birokrasi yang berbelit-belit, menyediakan data kemiskinan yang real-time, dan mentransfer literasi langsung ke genggaman tangan pengguna. Sebuah utopia teknologi yang sangat indah bagi perancang kebijakan di ruang rapat yang nyaman, namun dunia digital adalah sebuah ekosistem yang dibangun di atas tiga asumsi dasar yang sering kali bias kelas. Asumsi tersebut meliputi kepemilikan gawai dengan spesifikasi memori yang mumpuni, akses koneksi internet atau kuota data yang stabil, serta tingkat literasi digital yang cukup untuk bernavigasi di dalam menu-menu aplikasi yang kompleks.

Bagi keluarga prasejahtera yang hidup di sudut-sudut padat penduduk Kota Bandung, seperti di kawasan Kiaracondong, gang-gang sempit di Cicadas, atau wilayah pinggiran bantaran sungai, tiga asumsi dasar tersebut bukanlah sebuah kepastian. Tiga hal itu adalah kemewahan ekonomi yang harus dikorbankan demi kebutuhan pokok lain seperti beras atau biaya sekolah anak. Di sinilah akronim TARA, yang merupakan singkatan dari Tanggapan dan Respon, menemukan urgensi teoretisnya. TARA DIGITAL bukan sekadar tajuk yang puitis, melainkan sebuah pisau analisis untuk membedah bagaimana tanggapan emosional awal dan respon tindakan nyata dari kelompok marginal ini mewujud ketika ruang hidup mereka diinvasi oleh sistem digital. Penelitian ini ingin melihat apakah tanggapan dan respon tersebut sinkron dengan ekspektasi para pembuat kebijakan, atau justru melahirkan resistensi tersembunyi yang memperlebar jurang pemisah digital (digital divide) di tingkat akar rumput akibat kegagalan adaptasi teknologis. Kerangka TARA DIGITAL yang dihasilkan diharapkan menjadi pijakan baru bagi studi adopsi teknologi pada masyarakat prasejahtera di Indonesia, khususnya dalam layanan publik digital,

Kesenjangan digital pada masyarakat menengah kebawah mengacu pada terjadinya ketimpangan akses teknologi, dimana tidak semua lapisan masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam mempermudah akses informasi. Kurangnya literasi digital membuat penyaluran informasi berbasis digital masih belum maksimal. Penyampaian terhadap adaptasi aplikasi baru seringkali menjadi aktivitas yang sulit diterima oleh masyarakat, dengan alasan lebih kompleks dan tidak mudah untuk dilakukan kalangan prasejahtera. beberapa terkadang masih ingin melakukan aktivitas secara manual tanpa digitalisasi. Berbagai kajian terbaru menunjukkan bahwa digitalisasi layanan sosial tanpa pendampingan memadai dapat memperdalam kesenjangan dan menimbulkan ketidaktepatan sasaran. Dengan memahami pengalaman pertama keluarga prasejahtera saat berhadapan dengan SAKINA, studi ini menawarkan pemahaman berbasis temuan lapangan, bukan sekadar asumsi normatif, sehingga dapat berkontribusi pada penyelesaian persoalan sosial sekaligus pengembangan pendampingan digital yang lebih tepat guna.

Untuk menguliti kedalaman tanggapan dan respon tersebut, penggunaan pendekatan kuantitatif yang mengandalkan kuesioner berskala kaku tentu tidak akan memadai. Lembar-lembar angka gagal menangkap realitas kemanusiaan yang ada di lapangan, sebab angka tidak bisa berbicara tentang rasa cemas seorang ibu ketika kuota internetnya habis mendadak di tengah-tengah pengisian formulir bantuan sosial yang krusial. Angka juga gagal menangkap gurat kebingungan seorang kepala keluarga yang jemarinya terlalu kaku untuk menekan tombol-tombol kecil di layar sentuh ponsel murahnya yang retak. Oleh karena itu, pendekatan Fenomenologi dalam tradisi metodologi Edmund Husserl atau Martin Heidegger dipilih karena karakteristiknya yang radikal dalam membongkar makna tersembunyi. Fenomenologi menuntut peneliti untuk melakukan epoché atau pembungkungan (bracketing), yaitu menanggalkan semua asumsi teoretis dan prasangka personal mereka agar bisa mendengarkan secara murni bagaimana keluarga prasejahtera memaknai SAKINA. Penelitian ini mencari esensi dari apa yang mereka rasakan dan alami secara sadar, apakah aplikasi ini dianggap sebagai penyelamat yang mempermudah hidup, beban baru yang menambah stres psikologis, atau sekadar formalitas birokrasi yang terpaksa dijalani demi hak-hak sosial mereka.

Berdasarkan rancangan kerangka berpikir tim PKM, diproyeksikan ada tiga arsitektur kesadaran yang muncul dalam fenomena tanggapan dan respon keluarga prasejahtera di Kota Bandung. Tipologi pertama adalah munculnya penerimaan mekanis yang kontradiktif dengan penolakan kognitif. Banyak dari keluarga prasejahtera yang secara teknis terlihat menerima aplikasi ini; mereka mengunduhnya, meminta bantuan anak remaja mereka, atau pergi ke rumah ketua RT untuk mendaftarkan akun. Namun, secara kognitif dan fungsional, mereka mengalami penolakan internal di mana aplikasi SAKINA tidak lebih dari sebuah benda asing di dalam memori gawai mereka yang hanya disentuh ketika ada instruksi ketat dari pamong setempat. Tipologi kedua berwujud kecemasan digital (digital anxiety) dan ketakutan struktural yang mendalam. Bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah, kesalahan teknis dalam menekan tombol sering kali diidentikkan dengan bencana sosial, seperti ketakutan nama mereka akan dihapus dari daftar penerima bantuan atau gawai satu-satunya milik keluarga akan rusak. Fenomenologi menangkap getaran kecemasan ini bukan sebagai kegagalan personal pengguna, melainkan sebagai bentuk respon penolakan halus yang lahir dari inferioritas kelas sosial di hadapan teknologi terapan.

Tipologi ketiga menunjukkan sisi optimisme sosiologis, di mana muncul kolektivisme digital sebagai siasat lokal atau apropriasi teknologi. Masyarakat prasejahtera tidak pernah sepenuhnya menjadi objek pasif yang ringkih; mereka adalah subjek yang memiliki agensi dan kecerdasan bertahan hidup yang luar biasa. Ketika dihadapkan pada keterbatasan perangkat dan literasi, muncul fenomena di mana satu ponsel pintar yang representatif di sebuah gang digunakan bersama-sama oleh beberapa kepala keluarga untuk mengakses platform SAKINA secara bergantian. Pengalaman berbagi gawai, gotong royong mengisi token pulsa data, dan saling membimbing antartetangga ini menjadi sebuah respon sosial baru yang sangat khas dan lokal di Kota Bandung. Fenomena ini membuktikan bahwa adaptasi teknologi di tingkat bawah tidak selalu linier dengan panduan antarmuka standar, melainkan bernegosiasi secara dinamis dengan karakteristik kultural masyarakat setempat.

Kota Bandung sendiri memiliki karakteristik sosial-kultural yang unik dengan kultur masyarakat yang guyub dan menjunjung tinggi falsafah hidup Sunda seperti silih asih, silih asah, silih asuh yang berarti saling mengasihi, saling mencerdaskan, dan saling menjaga. Falsafah ini sebenarnya merupakan modal sosial (social capital) yang sangat kuat, namun benturan kerap terjadi ketika sebuah sistem digital seperti platform SAKINA dipaksakan bergerak dengan logika individualistis yang kaku, seperti aturan satu manusia, satu akun, satu gawai, dan satu verifikasi biometrik. Logika algoritma ini menabrak tembok kultural masyarakat akar rumput yang terbiasa menyelesaikan segala urusan administratif secara kolektif dan tatap muka..

Urgensi dari proposal PKM-RSH ini memiliki nilai tawar yang sangat tinggi bagi masa depan kebijakan publik karena didasarkan pada prinsip bahwa sebuah kebijakan baru yang buta terhadap realitas sosiologis di tingkat tapak adalah kebijakan yang dikutuk untuk menguap sia-sia. Selama ini, paradigma evaluasi terhadap platform milik pemerintah daerah sering kali bersifat terlalu berorientasi pada aspek teknologi informasi, di mana keberhasilan hanya diukur dari kecepatan server atau estetika antarmuka aplikasi.

Pada akhirnya, arus digitalisasi tidak boleh berjalan dengan egois dan menyisakan kelompok masyarakat yang rentan di belakang garis batas kemajuan. Platform SAKINA, dengan segala fitur dan rancangannya, tentu memiliki niat yang sangat mulia untuk menyejahterakan warga Kota Bandung, namun niat mulia di ruang rapat dinas tidak akan pernah cukup jika tidak dijembatani oleh pemahaman yang penuh empati terhadap tanggapan dan respon nyata dari para penggunanya di lapangan. Melalui proposal PKM TARA DIGITAL, kelompok mahasiswa ini sedang menjalankan tugas akademis dan moral yang sangat penting bagi jalannya modernisasi kota. Mereka hadir untuk mengingatkan kita semua bahwa di balik setiap baris kode pemrograman, algoritma kecerdasan buatan, dan arsitektur data, ada wajah-wajah manusia nyata dengan segala keterbatasan ekonomi dan kecemasan psikologis, namun juga dengan sejuta harapan mereka untuk hidup lebih baik. Menatap dan mengevaluasi teknologi dari kacamata tanggapan dan respon keluarga prasejahtera adalah langkah pertama yang paling jujur untuk memastikan bahwa masa depan digital di Kota Bandung adalah masa depan yang inklusif, sebuah ruang hidup bersama di mana kemajuan teknologi mampu berjalan selaras dengan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.